KPK Sita Rp33,3 Miliar Terkait Skandal EDC BRI, Investor Soroti Tata Kelola Risiko

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang sektor keuangan nasional dengan langkah penyitaan dana senilai total Rp33,3 miliar.

Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBRI).

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyitaan dilakukan setelah penggeledahan di tujuh lokasi berbeda, termasuk lima rumah dan dua kantor vendor di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 “KPK mengamankan uang tunai Rp5,3 miliar dan bilyet deposito senilai Rp28 miliar yang diduga terkait langsung dengan proyek pengadaan EDC,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Penyitaan ini menambah tekanan terhadap BRI, yang tengah menghadapi sorotan tajam dari regulator dan investor atas praktik tata kelola proyek teknologi bernilai triliunan rupiah.

Proyek EDC Bernilai Rp2,1 Triliun Diduga Rugikan Negara Rp700 Miliar

Proyek pengadaan mesin EDC yang berlangsung pada periode 2020–2024 memiliki nilai kontrak sebesar Rp2,1 triliun.

Namun, berdasarkan perhitungan awal penyidik KPK, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp700 miliar—setara 30% dari total nilai proyek.

“Kerugian ini bukan berasal dari suap atau gratifikasi, melainkan murni kerugian keuangan negara,” tegas Budi Prasetyo.

KPK juga telah mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri, termasuk dua mantan pejabat tinggi BRI:

Catur Budi Harto (eks Wakil Direktur Utama) dan Indra Utoyo (eks Direktur Digital dan Teknologi Informasi), yang kini menjabat Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (IDX: BBHI).

Langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan telah memasuki fase kritis, dengan potensi penetapan tersangka dalam waktu dekat.

Risiko Reputasi dan Tata Kelola Jadi Sorotan Pasar Modal

Bagi investor, kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap tata kelola risiko di sektor perbankan milik negara.

Analis dari Mandiri Sekuritas menyebut bahwa kasus ini dapat memicu penurunan kepercayaan terhadap proyek digitalisasi perbankan jika tidak ditangani secara transparan dan cepat.

“Investor akan menilai ulang eksposur risiko non-keuangan seperti integritas vendor dan pengawasan internal dalam proyek teknologi,” ujar seorang analis senior.

Saham BBRI sempat mengalami tekanan jual ringan pada sesi perdagangan Jumat pagi, meskipun belum menunjukkan koreksi tajam.

Namun, pelaku pasar akan mencermati perkembangan penyidikan dan potensi dampaknya terhadap laporan keuangan semester I/2025.

KPK Gandeng BPK dan BPKP untuk Audit Forensik Proyek EDC

Dalam upaya memperkuat pembuktian, KPK telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit forensik terhadap proyek EDC.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akurasi perhitungan kerugian negara dan mengidentifikasi pola penyimpangan anggaran.

Selain uang tunai dan deposito, penyidik juga menyita dokumen pengadaan, catatan keuangan, dan bukti elektronik dari lokasi penggeledahan.

“Kami mengimbau semua pihak yang terkait agar kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,” tambah Budi.

Investor Diminta Waspadai Risiko ESG dan Tata Kelola di Emiten BUMN

Kasus ini menjadi pengingat bagi investor institusi untuk memasukkan aspek environmental, social, and governance (ESG) dalam penilaian risiko investasi, khususnya pada emiten BUMN.

Proyek teknologi yang melibatkan vendor eksternal dan anggaran besar memerlukan pengawasan ketat agar tidak menjadi celah korupsi.

Lembaga pemeringkat seperti MSCI dan Sustainalytics kemungkinan akan meninjau ulang skor ESG BBRI jika kasus ini berkembang menjadi skandal besar.

Outlook dan Rekomendasi: Transparansi Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan

Dalam jangka pendek, investor disarankan untuk mencermati respons manajemen BRI dan langkah mitigasi yang diambil oleh regulator.

Transparansi, audit independen, dan pembenahan sistem pengadaan akan menjadi faktor kunci dalam memulihkan kepercayaan pasar.

Jika BRI mampu menunjukkan komitmen terhadap reformasi tata kelola, dampak jangka panjang terhadap valuasi dapat diminimalkan.

Namun, jika kasus ini meluas dan menyeret lebih banyak pejabat atau vendor strategis, risiko reputasi dan litigasi bisa meningkat signifikan.***